TANJUNG SELOR – Pemahaman akan tata cara berpolitik sangat diperlukan. Apalagi era modernisasi dan globalisasi, sistem politik biasanya disesuaikan dengan kemajuan zaman.

Guna meningkatkan stabilitas politik menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik.

Kegiatan diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, dilaksanakan di Ruang Serbaguna, Gedung Gabungan Dinas, Pemprov Kaltara, Rabu (31/8).

Dibuka oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr H Suriansyah, mewakili Gubernur Kaltar, Drs H Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum.

Selain meningkatkan stabilitas politik, sosialisasi juga sebagai upaya dalam meningkatkan Indeks Demokrasi di Provinsi Kaltara.

Dalam sambutan tertulis Gubernur, Sekprov Kaltara, Suriansyah menyampaikan bahwa pendidikan politik merupakan sarana vital dalam pembentukan warga negara.

Ia mengungkapkan lewat pendidikan politik, masyarakat akan mudah memperoleh informasi dalam memahami sistem politik.

Meskipun sistem demokrasi berjalan secara efektif, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan politik di Indonesia. Salah satunya, disebabkan minimnya pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Padahal, kata Sekprov, memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban warga negara sangat penting untuk ikut berpartisipasi dalam politik demi perubahan Indonesia yang lebih baik lagi.

Menurutnya kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban terjadi karena kurangnya pendidikan politik terhadap masyarakat.

“Pendidikan politik ini sangat perlu. Pasalnya, menjadi sarana pembentukan warga negara dan individu mendapatkan informasi, wawasan, serta memahami sistem politik, dan dapat mengimplementasikannya,” ungkap Suriansyah.

“Masyarakat harus cerdas dan memiliki etika, mampu memilah dan memilih serta berhati-hati dalam memilih pemimpin dan wakilnya kelak,” sambungnya.

Suriansyah turut menambahkan jika pendidikan politik erat kaitannya dalam upaya meningkatkan Indeks Demokrasi.

Lewat indeks demokrasi, lanjut Sekprov, akan tergambar kondisi demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi, peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi ajang silaturahmi dan memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat. Dan melalui agenda ini, penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Kaltara dapat selalu meningkat, serta tetap konsisten dalam kategori baik,” tutupnya.