TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menyambut kedatangan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI), Komjen Pol. Makhruzi Rahman di Bumi Benuanta.

Gubernur didampingi Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si dan Kepala Badan Perbatasan Kaltara Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang menyambut hangat kedatangan rombongan di VIP Room Bandara Juwata, Tarakan, Senin (5/5/25).

Dalam kunjungannya di Kaltara, rombongan BNPP -RI disambut dengan prosesi adat tepung tawar sebagai bentuk ucapan selamat datang kepada tamu/orang yang dihormati serta pemberian syal khas Kaltara oleh Gubernur Kaltara.

BNPP-RI akan melakukan beberapa peninjauan langsung dikawasan perbatasan, antara lain di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

Pemprov Kaltara menyampaikan sejumlah usulan strategis, meliputi pembangunan jembatan dan akses jalan di wilayah Krayan, Kabupaten Malinau, serta pemeliharaan jalan kabupaten untuk mendukung program swasembada pangan di kawasan perbatasan.

Kondisi keterbatasan akses ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, mulai dari terhambatnya distribusi kebutuhan pokok, tingginya harga sembako dan BBM, hingga meningkatnya potensi kerawanan keamanan di kawasan perbatasan.

Sebelumnya, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Bupati Malinau Wempi W. Mawa, dan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dengan Sestama BNPP-RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, pada akhir bulan lalu.

Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara sebagai prasyarat utama keberhasilan program strategis nasional.

“Wilayah perbatasan adalah wajah terdepan Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di sana tertinggal hanya karena akses yang belum memadai,” ungkap Komjen Pol. Makhruzi.

Untuk itu, Komjen Pol Makhruzi meminta agar seluruh usulan pembangunan segera dituangkan secara resmi dalam bentuk surat dari pemerintah daerah, agar dapat segera ditindaklanjuti dalam perencanaan strategis BNPP RI.(dkisp)