TANJUNG SELOR – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat intern persiapan selama Bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Selasa (26/4/2022).

Rapat yang langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga selaku Ketua Pelaksana Harian TPID Dr. Suriansyah, M.AP ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai upaya yang dilakukan setiap perangkat daerah guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok.

Tidak hanya mengenai harga dan ketersediaan bahan pokok, dari sisi keamanan, transportasi, dan kesehatan juga menjadi perhatian. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Kaltara Rohadi S.E., M.AP.

“Mengenai kesiapan, seluruh OPD di Kaltara ternyata sudah ada yang mempersiapkan dari H-7 hingga H+7,” ujarnya.

Untuk pasokan bahan makanan, Rohadi menyampaikan Disperindagkop Kaltara sudah mengantisipasi kenaikan harga dengan menggelar pasar murah.

Selain itu, Disperindagkop juga akan mengadakan inspeksi di beberapa tempat perbelanjaan yang berada di Kabupaten Nunukan.

“Di Nunukan akan diadakan inspeksi/pengawasan ke toko terutama yang menyediakan parcel akan dicek, termasuk makanannya apakah sudah kedaluwarsa atau belum itu juga dipantau Disperindagkop,” katanya.

Demikian halnya kebutuhan bahan pokok. Dari laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara dipastikan kebutuhan bahan pokok cukup. “Dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah memastikan bahwa untuk stok yang kaitannya dengan produk pertanian itu berkecukupan,” imbuhnya.

Untuk mengantisipasi arus mudik, Dinas Perhubungan Kaltara telah membangun posko pemantauan di berberapa titik seperti pelabuhan, terminal, dan bandara yang ada dimasing-masing kabupaten/kota. Selain itu Dinas Kesehatan juga menyiapkan petugas kesehatan di posko tersebut.

Selanjutnya, pada pertemuan internal ini Sekda Suriansyah meminta agar seluruh OPD terkait serius mempersiapkan kesiapannya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. “Artinya persiapan dalam dua minggu menjelang dan setelah hari raya, agar semua OPD ini berkoordinasi dengan kabupaten/kota juga. Karena yang punya wilayah adalah kabupaten/kota,” terang Rohadi.

Libur panjang yang dimulai sejak 29 April hingga 8 Mei mendatang, Sekda Surianyah meminta agar dibangun sekretariat untuk posko pemantauan. ”Kita di provinsi termasuk di Biro Perekonomian membuat sekretariat, paling tidak kalau ada laporan-laporan lain bisa disatukan dari beberapa OPD di situ,”lanjutnya.

Sekda juga menegaskan, agar pegawai yang bertugas di lapangan memiliki kualifikasi tinggi, sehingga dapat memberikan laporan yang tepat mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan.

“Jadi kita di Biro Perekonomian ini segera membentuk sekretariat bersama. Kami hanya menghimpun, karena sifatnya kita bukan teknis. Justru mereka yang di lapangan yakni OPD terkait melaporkan kondisi, kita yang menghimpun,” tutupnya.