TARAKAN – Pemerintah bakal melakukan percepatan penanaman mangrove. Agenda itu akan dimulai bertahap mulai tahun 2023. Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum usai bertemu dengan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono di Hotel Tarakan Plaza, Senin (21/11).

“Rencananya akan dilakukan dengan skema tahun jamak. Targetnya hingga tahun 2025 seluas 24.543 hektare,”kata Gubernur.

Untuk tahun depan, pemerintah merencanakan penanaman mangrove di areal lahan seluas 11.986 hektare. Sedangkan untuk tahun 2024 seluas 8.992 hektare dan tahun 2025 seluas 4.635.

Sebelumnya pada tahun 2021 pemerintah juga telah melaksanakan penanaman serupa sebagai upaya memuluskan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Bedanya, untuk tahun 2023 penanaman mangrove akan dilakukan secara multiyears, sehingga tidak hanya fokus pada proses penanaman tetapi juga pemeliharaan.

Gubernur mengungkapkan, juga ada kegiatan penguatan desa yang akan mendampingi pengelolaan mangrove. Serta paket peningkatan ekonomi dalam bentuk penguatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaannya.

“Skema pendanaannya akan difasilitasi oleh World Bank, sehingga tidak hanya bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan APBN saja,”bebernya.

Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan proses penerbitan regulasi sebagai penguatan pengelolaan mangrove. Di mana, BRGM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menyelesaikan peraturan pemerintah, sehingga mangrove yang terbudidaya bisa dimanfaatkan dengan baik.

“Di luar regulasi tersebut, KKP, BRGM dan KLHK juga sedang mempertimbangkan pengaturan insentif dalam pengelolaan mangrove di area penggunaan lain (APL),”katanya.

Sehingga fungsi mangrove tidak hanya sebagai pelindung abrasi, tetapi juga menjadi lahan investasi yang menjanjikan dalam bentuk mitigasi perubahan iklim. “Investor sudah ada yang menjajaki kita saat ini, semoga saja segera ada perubahan regulasi, sehingga dengan begitu proses percepatannya dapat segera dilakukan,”terangnya.

Kepala BRGM, Hartono mengungkapkan pihaknya terus melakukan roadmap mangrove yang isinya memberikan arahan percepatan rehabilitasi. “Ini kami gunakan untuk menyatukan gerak langkah dan pemilihan tempat serta pendanaan, agar percepatan rehabilitasi mangrove dapat berkelanjutan,”terangnya.

Salah satu penyebabnya, adalah peraturan yang masih bertumpu pada sektor, belum ada koordinasi dan pengaturan yang komprehensif. BRGM terus melakukan roadmap mangrove yang isinya memberikan arahan percepatan rehablitiasi masngrove. 180jt ada di Kaltara. Ini kami gunakan untuk menyatukan gerak langkah dan pemilihan tempat serta pendanaan, sehingga percepatan rehablitasi mangrove bisa berkelanjutan.

Dikatakannya Provinsi Kaltara juga akan menjadi salah satu pilot project pelaksanaan Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Program M4CR, kata Hartono bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan mangroves dan mata pencaharian masyarakat setempat di lanskap pesisir terpilih.

“Program ini, akan mendukung reformasi kebijakan dan kelembagaan sebagai dasar untuk pengelolaan mangrove yang lebih efektif, sejalan dengan rehabilitasi skala besar kawasan mangrove yang terdegradasi dan terdeforestasi, dan penciptaan peluang mata pencaharian yang lebih baik bagi masyarakat pesisir,”bebernya.

Komponen utama dari Program M4CR meliputi, penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Mangrove. Tujuannya untuk memperkuat kebijakan dan kelembagaan untuk meningkatkan pengelolaan dan pembiayaan ekosistem mangrove.

Selanjutnya, rehabilitasi dan pengelolaan lanskap mangrove secara berkelanjutan. Ini juga bertujuan untuk mendukung konservasi mangrove secara nasional seluas 700.000 hektare.

Komponen berikutnya adalah meningkatkan peluang mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar mangrove. Komponen ini mendukung pengembangan mata pencaharian dan bisnis yang berkelanjutan di desa-desa sasaran untuk mengurangi tekanan degradasi pada hutan mangroves dan meningkatkan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.

Komponen terakhir adalah manajemen program Dana M4CR akan dikelola oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPDLH) yang bekerjasama dengan KLHK, BRGM, Kemenkomarinves dan keterlibatan aktif pemerintah daerah. Pada awalnya, proyek ini akan dilaksanakan di empat provinsi: Riau, Sumtera Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.