TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dr H Suriansyah mengungkapkan kemiskinan menjadi perhatian penting dalam pelaksanan pembangunan Kaltara. Di mana presentase penduduk miskin pada Maret lalu yang berada pada angka 6,77 persen.

Menurutnya Kaltara tetap harus berjuang menurunkan angka presentase tersebut. “Meskipun masih di bawah presentase nasional 9,54%, kita (Kaltara,red) masih harus berjuang untuk menurunkan angka tersebut,” katanya saat rapat koordinasi Konvergensi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2022, Senin (10/10).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemprov Kaltara bersama BKKBN Perwakilan Kalimantan Timur ini bertempat di ruang serbaguna Kantor Gabungan Dinas ini, tidak hanya dihadiri forkopimda, pejabat di lingkungan Pemprov Kaltara, TPPS kab/kota, tetapi juga dihadiri kepala daerah dari lima kab/kota.

Ia menjelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah di antaranya adalah pengalokasian anggaran Rp400,46 miliar yang telah tersebar di 15 organisasi perangkat daerah.

“Tentu kita mengharapkan melalui program-program tersebut kita dapat terus menurunkan angka kemiskinan di Kaltara,” imbuhnya.

Selain itu, dalam rangka penurunan stunting, berdasarkan data prevalensi yang di keluargkan SSGI, Kaltara tahun 2022 sebesar 27,5 persen. Apabila mengacu pada target prevalensi stunting nasional menjadi 14 persen maka target Kaltara 2024 15,04 persen.

“Untuk itu perlu gerakan yang luar biasa baik dari program dan kegiatan, hingga pada aspek pendanaan untuk melakukan intervensi menyeluruh pada aspek sensitive, berupa pemenuhan akses air bersih, sanitasi,pembangunan kawasan lingkungan, perumahan layak huni, penanggulangan kemiskinan dan pendidikan/ pemahaman tentang kesehatan khsusunya konteks pencegahan risiko stunting,” terangnya.

Melalui rakor ini, Suriansyah berharap ada keseriusan bersama untuk mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan serta penurunan stunting.

Ia mengajaj untuk berkomitmen dalam penanganan kemiskinan dan penurunan angka stunting agar anggaran yang digunakan tepat sasaran.

“Saya harapkan rakor ini bisa mendapatkan rekomendasi sehingga anggaran-anggaran kita yang ada di OPD provinsi maupun kabupaten/kota termasuk dari BKKBN bisa bersinergi, sebenarnya kita sudah ada by name by address sudah ada, tinggal sasaran kita apakah program di OPD sudah sesuai atau tidak,” jelasnya.

Selain itu ia juga mengajak kab/kota bahkan instansi vertical untuk menggunakan prduk dan pangan lokal sebagai salah satu upaya penanganan kemiskinan dan berdampak pada penurunan angka stunting.