TANJUNG SELOR – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 menjadi salah satu bagian dari penyusunan program pemerintah. Wakil Gubernur Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si membuka langsung agenda tersebut di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Kamis (7/4/2022).

Mengusung tema “Pembangunan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal” Wagub mengungkapkan terdapat berbagai isu strategis yang harus diperhatikan oleh Pemprov Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan bekal yang dimiliki provinsi termuda ini sudah sepatutnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.

“Momentum groundbreaking Industri Hijau (KIHI/KIPI) dan memanfaatkan tenaga air Sungai Kayan dan Mentarang oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo harus disambut dengan percepatan-percepatan pembangunan yang menjamin urusan kita di daerah,” ungkap Wagub.

Selain itu, provinsi yang ulang tahunnya diperingati tiap tanggal 25 Oktober ini juga memiliki potensi besar blue economy atau potensi yang bersumber dari air setelah sektor pertambangan dan agraria. Karena itu, melalui tema besar yang telah diusung, peran industry akan difokuskan pada pengelolaan tenaga listrik, perdagangan dan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif serta UMKM.

Ada sejumlah isu aktual yang menjadi perhatian Pemprov Kaltara agar segera diselesaikan. Diantaranya pembangunan dan penanganan jalan perbatasan di Kabupaten Malinau dan Nunukan, konektivitas komunikasi di wilayah perbatasan. Akses jalan menuju kawasan industri Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan, alih fungsi kawasan dan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung.

Kemudian pengembangan marine techno park di Kabupaten Nunukan, dan pengendalian banjir di Malinau, Bulungan dan Tarakan, rehabilitasi pelabuhan di Bulungan dan Malinau, penanganan covid dan pengembangan sumber daya manusia.

Dikatakan Wagub, untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan dukungan sumberdaya. Salah satunya adalah penganggaran yang diperoleh dari sumber pendapatan yang sah dan menjadi kapasitas keuangan daerah.

Proyeksinya, pada tahun 2023 pendapatan Kaltara sebesar Rp2,19 triliun Dialokasikan sebesar Rp2,46 triliun rupiah untuk belanja dan Rp266 milar untuk pembiayaan daerah.

Tidak hanya itu, Wagub juga mengungkapan prioritas belanja pada tahun 2023. Di mana selain melaksanakan Mandatory Spending, belanja tahun depan juga difokuskan pada 20 persen untuk anggaran pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

“Pemprov Kaltara juga berkomitmen untuk mengalokasikan belanja investasi yang jelas manfaatnya teeutama bagi masyarakat kita yang ada di perbatasan. Saya berpesan kepada seluruh bupati dan walikota yang hadir pada musrenbang ini nantinya, bantuan keuangan yang diberikan Pemprov Kaltara hendaknya digunakan sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Wagub.